Sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka, Gus Yaqut telah membela diri dan kebijakannya tersebut. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Ruang Publik, ia mengaku telah menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa keputusannya bukanlah sebuah kesalahan atau bentuk korupsi.
"Saya yakinkan kepada mereka, keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi, abahmu ini nggak makan uang jemaah haji, abahmu ini tidak menzalimi jemaah haji," ujar Gus Yaqut seperti dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Ia beralasan bahwa perubahan pembagian kuota itu dilakukan demi keselamatan jemaah haji, agar mereka dapat beribadah dengan lebih baik dan tenang. Gus Yaqut menegaskan bahwa perubahan kuota hanyalah salah satu dari banyak ikhtiar yang dilakukannya untuk tujuan tersebut.
Proses Hukum dan Dugaan Aliran Uang
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga terlibat dalam perbuatan melawan hukum terkait proses diskresi pembagian kuota. Penyidik juga mendalami dugaan adanya aliran uang dari pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji kepada oknum di Kementerian Agama.
Kedua tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor. KPK telah melakukan penyidikan sejak Agustus 2025 dan telah melakukan pencekalan terhadap Gus Yaqut, Gus Alex, serta pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.
Kasus ini berawal dari temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan oleh KPK. Gus Yaqut tercatat telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali oleh penyidik KPK.
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Rektor Unsoed Tersangka Gratifikasi Rp680 Juta dari PMB Jalur Mandiri 2025-2026
KPK Periksa Mantan Wabup dan 8 Pejabat Sukoharjo, Bongkar Kode Rahasia Padakno Karo Bapak dalam Kasus Pemerasan Etik Suryani
Kejagung Buka Suara: Trading in Influence di Kasus Jampidsus Febrie Bukan Pasal Pidana, Ini Penjelasan Lengkapnya
Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Diciduk KPK: Uang Ratusan Juta Diamankan dalam OTT Suap Penerimaan Mahasiswa Baru