Pengamat Peringatkan Prabowo: Gelombang Protes Bisa Picu Reformasi 1998 Jilid II

Fernando menekankan pentingnya keberanian pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan, termasuk mengevaluasi bahkan mengganti menteri yang dianggap tidak mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi masyarakat.

“Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik. Ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus merangkak naik, tagihan listrik yang membengkak, dan lapangan kerja yang semakin sulit dijangkau,” jelas Fernando.

Ia juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan protein hewani yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi ini terus menggerus daya beli masyarakat secara bertahap.

Selain itu, penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat turut mempersempit ruang finansial keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.

“Angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang masih tinggi, ditambah gelombang PHK dari sejumlah sektor industri, menciptakan kekhawatiran nyata di kalangan angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.

Fernando juga menyebut pergantian menteri bukan semata manuver politik, melainkan kebutuhan fungsional apabila pejabat terkait dinilai gagal menghadirkan solusi di sektor yang dipimpinnya.

Menurut dia, evaluasi kabinet merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, terutama ketika persoalan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika realitas berubah. Fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan adalah tanda dari pemerintahan yang matang dan berpengalaman,” pungkasnya.