Iwan Sumule mengajak berkaca pada peristiwa penculikan presiden di Venezuela. Menurut analisisnya, Istana Nicolas Maduro bisa dengan mudah diterobos karena tidak adanya komando nasional yang terpusat. Hal ini menimbulkan fragmentasi dalam sistem keamanan dan kelambanan respons pasukan.
“Nggak mungkin Maduro itu bisa gampang diculik kalau nggak ada kebocoran. Kalau Polri di bawah Presiden, maka marwah komando bisa kuat. Polri juga dapat merespons dinamika stabilitas keamanan dengan lebih gesit tanpa hambatan birokrasi,” jelasnya.
Harapan Prodem: Surat Jadi Rujukan Kebijakan Prabowo
Lebih lanjut, Iwan Sumule berharap surat dari Prodem ini dapat dijadikan pertimbangan dan rujukan serius oleh Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan strategis. Dia mengingatkan agar Presiden tidak terjebak dalam narasi kelompok-kelompok yang mengklaim diri prodemokrasi, namun memiliki agenda terselubung untuk mendegradasi marwah kepresidenan.
“Kita harus lawan pihak-pihak yang seolah prodemokrasi tapi sebenarnya ingin menjebak Presiden. Mereka cuma ingin pretelin wibawa Presiden,” tegas Iwan Sumule.
Penghormatan pada Amanah Reformasi 1998
Iwan menutup dengan menegaskan bahwa mempertahankan posisi Polri saat ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan reformasi 1998. Langkah ini dinilai sebagai yang paling tepat bagi Presiden Prabowo untuk menjaga warisan sejarah sekaligus mewujudkan Kepolisian yang profesional, netral, dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
Artikel Terkait
Menteri PU Dody Hanggodo Terbata-bata Didesak DPR Soal Anggaran Bencana, Ini Kronologinya
SP3 Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis: Keadilan Restoratif Dikritik Jungkirbalikkan Fakta Hukum
Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden: Alasan & Dasar Hukum Menurut UUD 1945
SP3 Kasus Eggi Sudjana Dinilai Cacat Hukum: Alasan Restorative Justice Tidak Berlaku