“Sebagai Menteri ESDM, Bahlil seharusnya malu ketika bidang kerjanya diambil alih presiden. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga dinilai memiliki keterbatasan dalam jejaring internasional. Padahal, posisi Menteri ESDM menuntut kemampuan diplomasi energi yang kuat serta hubungan luas dengan para menteri energi dari berbagai negara. Keterbatasan ini dinilai menjadi salah satu kelemahan signifikan yang menghambat kinerja kabinet.
“Hal itu mengindikasikan Bahlil tidak memiliki jaringan internasional yang memadai. Akibatnya, tugas-tugas strategisnya harus diambil alih Presiden,” pungkas Jamiluddin.
Dengan berbagai catatan kritis tersebut, wacana reshuffle terhadap Menteri ESDM dinilai semakin relevan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Artikel Terkait
Video Ceramah Jusuf Kalla Viral Dituding Nistakan Agama, Ternyata Hasil Manipulasi Konteks
Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Aktivis Desak Pengadilan Terbuka, Kriminalisasi Penggugat Disorot
Purbaya Yudhi Sadewa Copot 2 Dirjen Kemenkeu: Kritik Keras Digeser Baru Nangis
Mahfud MD Bela Saiful Mujani: Analisis Hukum Tuduhan Makar yang Mengada-ada