“Sebagai Menteri ESDM, Bahlil seharusnya malu ketika bidang kerjanya diambil alih presiden. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga dinilai memiliki keterbatasan dalam jejaring internasional. Padahal, posisi Menteri ESDM menuntut kemampuan diplomasi energi yang kuat serta hubungan luas dengan para menteri energi dari berbagai negara. Keterbatasan ini dinilai menjadi salah satu kelemahan signifikan yang menghambat kinerja kabinet.
“Hal itu mengindikasikan Bahlil tidak memiliki jaringan internasional yang memadai. Akibatnya, tugas-tugas strategisnya harus diambil alih Presiden,” pungkas Jamiluddin.
Dengan berbagai catatan kritis tersebut, wacana reshuffle terhadap Menteri ESDM dinilai semakin relevan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia