Skandal Korupsi Rp268 Triliun: 4 Celah Sistemik Program Makan Bergizi Gratis yang Terungkap

"Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah siapa yang paling diuntungkan dari anggaran besar MBG yang disebut mencapai Rp 268 triliun?" tegas Jilul.

Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan, menambahkan bahwa berbagai peringatan dari kalangan peneliti dan masyarakat sipil sebenarnya sudah disampaikan sejak pertengahan 2024. Namun, masukan tersebut tidak mendapat perhatian serius dari pengelola program.

"MBG tidak benar-benar gratis karena bersumber dari APBN dan pajak publik. Karena itu publik berhak menuntut audit total dan desain berbasis bukti," ujar Jaya.

CELIOS mencatat inclusion error program MBG mencapai 34,2 persen. Selain itu, opportunity cost akibat pengalihan anggaran kesehatan diperkirakan mencapai Rp 8,4 triliun. CELIOS juga mengkritik adanya pengecualian terhadap 15 yayasan dari penelusuran profil dan transaksi keuangan oleh PPATK, yang dinilai menunjukkan perlakuan tidak setara.

Dari sisi kesehatan masyarakat, Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih mengungkapkan hingga April 2026 terdapat lebih dari 33 ribu kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG. Angka tersebut kemungkinan baru sebagian kecil dari kondisi sebenarnya.

Diah juga menyoroti penggunaan istilah "kejadian menonjol" dalam Peraturan Presiden terkait MBG. Menurutnya, istilah tersebut berpotensi mengaburkan pendekatan epidemiologi dan memperlambat respons kebijakan.

Berdasarkan survei CISDI terhadap 1.624 anak, sekitar 35 persen responden diketahui tidak menghabiskan makanan yang diterima. Persentase yang hampir sama juga mengaku enggan mengonsumsi makanan karena pernah menerima makanan dalam kondisi rusak, basi, atau belum matang.

"Pergantian pimpinan BGN tidak cukup. Organisasi BGN dan operasi MBG harus ditransformasi, dan apabila tidak dapat diperbaiki, program tidak seharusnya dilanjutkan dalam format sekarang," pungkas Diah.