10 Jalur Hukum Febrie Adriansyah Menuju Bebas: Analisis Lengkap Kasus Jampidsus

Oleh: Hamdi Putra

Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)

Perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah berpotensi runtuh apabila penyidik hanya mampu memperlihatkan uang sekitar Rp476 miliar dan emas 74 kilogram, tetapi gagal membangun hubungan pembuktian antara harta tersebut, tindakan jabatan Febrie, kepentingan pihak pemberi, serta dugaan tindak pidana asal.

Sedikitnya terdapat 10 jalur hukum yang dapat digunakan Febrie untuk membatalkan status tersangka, memperoleh penghentian penyidikan, melumpuhkan dakwaan, atau akhirnya dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Ancaman Terbesar: Kesenjangan Barang Bukti dan Konstruksi Pidana

Ancaman terbesar terhadap keberlangsungan perkara ini berasal dari kesenjangan antara besarnya barang bukti dan belum terangnya konstruksi pidana. Uang dan emas dapat membuktikan keberadaan kekayaan, tetapi tidak otomatis membuktikan korupsi. Penyidik tetap harus menjelaskan siapa pemiliknya, dari mana asalnya, siapa yang menguasainya, kapan ditempatkan, tindakan jabatan apa yang dipengaruhi, siapa yang memperoleh keuntungan, serta bagaimana Febrie mengetahui atau patut menduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.

10 Jalur Hukum Menuju Bebas

1. Gugat Penetapan Tersangka via Praperadilan

Jalur pertama yang dapat digunakan Febrie adalah menggugat penetapan tersangka melalui praperadilan dengan alasan dirinya ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri pada 11 Juli 2026, sedangkan pemeriksaan yang diberitakan sebagai pemeriksaan perdananya baru berlangsung di Kejaksaan Agung pada 17 Juli 2026.

Jika sebelum penetapan itu Febrie belum pernah diklarifikasi mengenai dugaan penerimaan uang, hubungan dengan Tan Kian, rumah Sentul, aset ASABRI, maupun konstruksi TPPU, tim hukumnya dapat menyatakan proses penetapan berlangsung tanpa kesempatan memberikan penjelasan yang mungkin mengubah kesimpulan gelar perkara.

2. Serang Kualitas Dua Alat Bukti

Jalur kedua adalah menyerang kualitas dua alat bukti yang diklaim penyidik. KUHAP baru mensyaratkan minimal dua alat bukti, tetapi persyaratan tersebut tidak boleh dipenuhi melalui hitungan administratif. Dua bukti harus diperoleh secara sah, saling menguatkan, dan secara konkret menunjukkan Febrie sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Barang bukti berupa uang dan emas hanya membuktikan bahwa benda tersebut ditemukan. Penyidik masih membutuhkan bukti independen yang menunjukkan penerimaan, penguasaan, pengetahuan, hubungan dengan jabatan, serta asal-usul kriminal harta tersebut. Apabila dua alat bukti hanya berputar pada satu fakta yang sama, status tersangka dapat dipersoalkan.

3. Putus Hubungan Kronologis dengan Perkara Asabri

Jalur ketiga sekaligus yang paling berbahaya adalah memutus hubungan kronologis antara perkara Asabri dan masa jabatan Febrie. Penyidikan perkara pokok Asabri dimulai pada 2021, sementara Febrie baru menjabat Jampidsus pada Januari 2022. Karena itu, penyidik wajib menunjukkan perbuatan baru yang dilakukan Febrie setelah mempunyai kewenangan.

Penyebutan "terkait perkara Asabri" tidak cukup. Harus dijelaskan tanggal tindakan, keputusan yang dipengaruhi, kewenangan yang digunakan, pihak yang diuntungkan, dan imbalan yang diduga diterima. Jika seluruh peristiwa pidana selesai sebelum Febrie menjabat dan tidak ditemukan tindakan lanjutan setelah Januari 2022, pertanggungjawaban pidana terhadapnya kehilangan pijakan temporal.

4. Buktikan Keputusan Bersifat Kolektif

Jalur keempat adalah membuktikan bahwa keputusan yang dipersoalkan bukan tindakan personal atau kewenangan eksklusif Febrie. Penanganan perkara, pengelolaan aset sitaan, penilaian, KSO, eksekusi, dan pelelangan melibatkan rangkaian pejabat, jaksa eksekutor, tim penilai, lembaga lain, serta kemungkinan penetapan pengadilan.

Febrie dapat membela diri dengan menunjukkan bahwa keputusan dibuat secara kolektif, berdasarkan dokumen yang sah, atau telah ditentukan sebelum dirinya menjabat. Untuk mematahkan pembelaan ini, penyidik harus menemukan perintah, disposisi, komunikasi, intervensi, atau penggunaan pengaruh Febrie yang mengubah jalannya proses demi keuntungan pihak tertentu.

5. Putus Hubungan dengan Harta Sitaan

Jalur kelima adalah memutus hubungan antara Febrie dan harta yang disita. Kepemilikan rumah tidak serta-merta membuktikan kepemilikan seluruh benda di dalamnya. Pihak pembela dapat menghadirkan orang yang mengaku sebagai pemilik uang dan emas, lalu menunjukkan bukti pembelian, penarikan dana, penukaran valuta asing, pembukuan, laporan pajak, perjanjian penitipan, serta kemampuan ekonomi yang sesuai.