Analisis Sikap Demokrat Tolak Pilkada via DPRD: Manuver Politik untuk Jalan AHY di Pilpres 2029

Sikap tegas Partai Demokrat menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai bukan hanya perjuangan prinsip demokrasi. Langkah ini merupakan manuver politik strategis untuk membuka jalan bagi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2029.

Pandangan Pakar Politik: Demokrat Jaga Kedaulatan Rakyat dan Masa Depan AHY

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengungkapkan analisis ini dalam diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Iwan, Partai Demokrat memiliki rekam jejak konsisten menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem elektoral. Ia mengingatkan momen krusial tahun 2014, ketika DPR mengesahkan Pilkada melalui DPRD.

"Gelombang penolakan publik saat itu sangat besar, sehingga Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengembalikan sistem Pilkada langsung," jelas Iwan.

Strategi Politik Demokrat: Menyeimbangkan Koalisi dan Aspirasi Publik

Dalam dinamika politik terbaru, Iwan menyoroti bahwa sikap Demokrat tidak sepenuhnya sejalan dengan arus utama koalisi pemerintah yang mendorong Pilkada via DPRD.